Universitas Mahasaraswati Denpasar sebagai salah satu lembaga perguruan tinggi yang terletak di Kota Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali. Universitas Mahasaraswati Denpasar terdiri dari Enam (6) Fakultas, yang salah satunya adalah Fakultas Hukum dengan satu Program Studi yaitu Program Studi Ilmu Hukum.Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar merupakan Fakultas Hukum yang memiliki Visi unggul dalam bidang Advokasi dengan salah satu Komunitas Mahasiswa yang bermana FODIUM (Forum Diskusi Hukum) dimana advokasi ini memiliki makna yang sangat luas yaitu memberikan masukan untuk mempengaruhi sebuah kebijakan baik pemerintah maupun sektor swasta.

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar memiliki tantangan yang sangat besar dalam persaingan kualitas lulusan yang mampu memiliki keahlian yang mencerminkan ciri khas FH UNMAS, diantaranya kemampuan mahasiswa untuk memberikan pendapat, gagasan serta pengutaraan pikiran didepan khalayak umum. permasalahan tersebut merupakan tatantangan yang tidak bisa dianggap hal kecil oleh penyelenggara pendidikan tinggi pada FH UNMAS Denpasar karena dari respon stake holder pengguna lulusan dari FH UNMAS banyak yang mengutarakan kekecewaan karena hanya 1% lulusan yang berani untuk berbicara didepan umum, dari 200 orang yang sudah diluluskan dalam kurun waktu dua tahun terakhir.

Selanjutnya, dalam rangka mencari solusi dari permasalahan diatas maka FH UNMAS Denpasar mengambil trobosan yang sekiranya menjadi jawaban atas masalah yang dihadapi diatas dengan melaksanakan pelatihan penyampaian argumentasi kepada mahasiswa maka dilaksanakan kegiatan PELATIHAN ORASI ILMIAH guna memberikan hal hal bermanfaat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dalam hal penyampaian argumentasi hukum oleh mahasiswa FH UNMAS Denpasar mengenaiAKTUALISASI PERKEMBANGAN ILMU HUKUM DALAM KEMAMPUAN ORAL DAN PIKIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR”.

 

Musyawarah Anggota adalah kegiatan yang bertujuan untuk evaluasi kegiatan, melantik dan menetapkan program kerja kepengurusan, menetapkan Pembina, Pengurus, dan Badan Pengawas Mapala Bhuana Giri selama satu periode kepengurusan. Dalam Musyawarah Anggota pada tanggal 09 – 10 September 2017.,

Telah Terpilihnya :

Ketua Umum Periode 2017/2018 :     I Gede Angga Wiguna BG 15.11.342

Periode 2017/2018 :  Drs. I Nyoman Diarta, M.Pd

Dr.Drs. Ida Bagus Brata, M.Si

Badan Pengawas Mapala Bhuana Giri

Periode 2017/2018 :    Ni Wayan Vidya Dharma Yani

I Made Dony Suriawan, S.Pd

Made Yoga Pradipta, S.Pd

Dalam Kepengurusan Periode 2017/2018 memiliki 4 program kerja untuk satu tahun kepengurusan yaitu :

  1. Hari Bangkit Mapala Bhuana Giri ke XXXI
  2. Latihan Dasar Mapala Bhuana Giri ke XXVII
  3. Latihan Pemantapan Mapala Bhuana Giri
  4. Musyawarah Anggota Mapala Bhuana Giri Tahun 2018

Foto bersama Musyawarah Anggota 2017

Pada hari Minggu tanggal 10 September 2017, seluruh calon anggota UKM MBGBG UNMAS berkumpul diruang sidang Kampus Pusat untuk mengikuti acara Temu Perdana dan Pengenalan UKM MBGBG UNMAS. Agenda hari tersebut adalah : Pengenalan diri CA (Calon Anggota), pengenalan senior, pengenalan Pembina dan pelatih serta pengenalan tentang kegiatan Marching Band yang ada didalam maupun diluar kampus.

 

Dalam acara ini, senior akan menjelaskan program – program dan kegiatan yang akan diikuti oleh seluruh calon anggota dalam kurun waktu 1 tahun. Berbeda dengan apa yang disampaikan senior, para Pembina lebih melakukan pendekatan terhadap para calon anggota agar kedepannya para calon anggota merasa memiliki sebuah ikatan keluarga dalam UKM MBGBG dan juga para pelatih lebih memperkenalkan tentang kegiatan marching band lebih luas dan lebih spesifik,. Dan kita juga tidak lupa pula untuk mengingatkan bahwa dalam dunia marching band, kita mengenal apa itu “proses” dan selalu mengingatkan agar tetap menjaga kekompakan team.

Acara ini dihadiri oleh 45 Anggota serta Pengurus dan BPH UKM MBGBG, 100 peserta calon anggota Angkatan 2017, 3 kakak pelatih, 2 Pembina dan 3 orang alumni, dalam kegiatan ini juga kita melakukan sharing dan pendalaman khusus terhadap CA agar untuk kedepannya, UKM MBGBG semakin diminati dan tetap Membahana. Dan juga pada hari tersebut, diumumkan seleksi penempatan alat yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 17 September 2017 di Aula Yayasan P.R. Saraswati.

 

(UKM MBGBG)

Wakapolda Bali Brigjen Pol. Drs. I Gede Alit Widana, S.H., M.Si. sebagai narasumber dalam rangka Gema Acara Penerimaan Eksekutif Muda Universitas Mahasaraswati Denpasar 2017 (Ganesa Unmas 2017), di Taman Budaya Kerta Langu, Jalan Bypass Ngurah Rai, Denpasar, Rabu (30/8) sekitar pukul 10.00 Wita. Kegiatan ini bertemakan “Membentuk Karakter Mahasiswa Berlandaskan Nilai Budaya Bangsa yang Mencerminkan Jiwa Patriotisme dan Nasionalisme”.

Sebanyak 14.000 mahasiswa baru dari seluruh fakultas Unmas hadir dalam kegiatan tersebut. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai budaya Bangsa Indonesia dan meningkatkan jiwa patriotisme serta nasionalismedalam diri para mahasiswa dan tetap berlandaskan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Dengan didampingi Dr. I Wayan Gede Wiryawan, S.H., M.H. selaku moderator dan Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unmas, Wakapolda Bali menyampaikan ucapan terima kasih kepada panitia atas penyelenggaraan kegaiatan ini. Sebelum mengisi materi, Wakapolda mengajak para mahasiswa baru untuk menonton film pendek Ikrar Pandawa Merah Putih. Penanyangan film itu, mendapat tepuk tangan dari Rektor, Dosen, Dekan dan seluruh mahasiswa yang hadir.

Selanjutnya, Brigjen Pol. Drs. I Gede Alit Widana, S.H., M.Si. memaparkan materi tentang keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat serta antisipasi paham radikalisme. Penanganan masalah Kamtibmas di wilayah Bali sudah dilakukan secara maksimal, namun saat ini lebih prioritas pada penanganan narkoba, terorisme, premanisme dan kejahatan jalanan.

Mantan Kapolresta Denpasar ini mengungkapkan bahwa dalam pertemuan terbatas Dewan Pertimbangan Presiden dengan BNN, Presiden RI Ir. H. Joko Widodo menyatakan Indonesia Darurat Narkoba. Hal ini berdasarkan penilaian yang dilakukan dimana daya rusak narkoba lebih serius dibanding korupsi dan terorisme. Selain itu, peredarannya juga sudah masuk keseluruh lapisan masyarakat seperti pejabat, aparat TNI, Polri, BNN, Jaksa, hakim hingga masyarakat umum. Wilayah penyebarannya bahkan sudah masuk ke seluruh pelosok wilayah dan menyasar kalangan anak-anak.

Dari data pengungkapan kasus narkoba di Polda Bali, pelakunya juga banyak yang masih berstatus mahasiswa. Diharapkan dari seluruh mahasiswa baru Unmas ini tidak ada yang terlibat dalam kasus narkoba baik sebagai pengguna, kurir maupun bandar.

“Saat ini, di Indonesia diperkirakan ada 5 juta pecandu narkotika. Awalnya mereka hanya ingin coba-coba, tapi setelah mencoba akan ketagihan dan menjadi pecandu. Kalau sudah jadi pecandu, maka perekonomiannya akan dimiskinkan,” ucap jenderal lulusan Akpol tahun 1987 ini.

Terkait ancaman terorisme dan radikalisme, Wakapolda Bali menjelaskan bahwa tindak pidana terorisme sudah diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 dan saat ini sedang diamandemen oleh pemerintah. Terorisme merupakan kejahatan luar biasa terhadap negara dan bangsa, dan terjadi hampir di semua negara di dunia termasuk Indonesia.

Sasaran teroris bukan hanya orang tertentu saja, tapi sekarang sudah sangat luas. Bahkan saudaranya sendiri dijadikan targetnya karena tidak sesuai dengan idiologi yang dianutnya. “Karena polisi terus menggagalkan aksinya dan menangkap teroris, maka mereka mengatakan polisi sebagai thoghut dan setan. Polri dan TNI terus bersatu, sehingga kuat dalam menjaga NKRI,” tegasnya.

Para teroris biasanya akan merekrut anggotanya dari golongan mahasiswa dengan cara mencuci pikiran dan otak. Wakapolda berharap agar Polri bisa bekerjasama dengan mahasiswa, bila ada informasi tentang keberadaan kelompok terorisme dan radikalisme di wilayah Bali agar segera melapor ke kantor polisi.

Mengenai masalah premanisme di Bali, jenderal bintang satu ini menyatakan tidak ada tempat bagi preman untuk hidup di Bali. Para preman biasanya melakukan Pungli (pungutan liar) kepada para pedagang dan pengusaha dengan dalih keamanan. Permasalahan sudah dilakukan penanganan oleh Polda Bali dengan membentuk Satgas Saber Pungli. “Negara memberikan tugas pengamanan kepada polisi bukan preman,” imbuhnya.